Pada Bulan Mei 2023, saya melakukan pendaftaran dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui Dukcapil setelah sebelumnya pemerintah menyerukan warga untuk segera memiliki KTP Digital. Ya, meskipun dikatakan ‘digital’, proses verifikasi masih belum bisa dilakukan dari jarak jauh layaknya layanan perbankan digital. Kita masih harus masih berurusan dengan petugas Dukcapil secara offline. Pemerintah juga menyatakan tidak akan menambah persediaan blangko e-KTP dan akan meminimalisir penggunaan KTP fisik. Banyak netizen mengeluhkan ketidaktersediaan KTP fisik—sebuah langkah yang saya kira serius, mengingat aspek pelayanan yang akan beralih ke digital.
Tak lama setelahnya, KTP fisik saya tercecer entah di mana. Selama berbulan-bulan saya tidak membuat laporan KTP hilang, karena saya pikir saya cukup punya KTP Digital saja. Dengan kondisi saya hanya memiliki beberapa salinan fotokopi KTP di dompet dan KTP Digital di ponsel, memang benar saya bisa melakukan beberapa hal seperti proses boarding kereta api dan beberapa proses verifikasi lainnya yang membutuhkan KTP. Walaupun yang digunakan saat itu bukanlah QR Code yang menjadi inti dari KTP Digital, tapi hanya berupa foto KTP seperti biasa.
Hingga suatu hari saya ingin mengajukan layanan perbankan dari BCA, salah satu syaratnya adalah harus mengambil gambar KTP. Saya coba memfoto salinan KTP saya untuk melakukan pendaftaran. Tidak lama setelah itu pengajuan saya ditolak dan tidak dapat mengajukan lagi sampai 3 bulan berikutnya. Saya merasa jengkel, karena bagaimana bisa pemerintah tidak lagi menyediakan blangko KTP fisik, tapi masih ada layanan yang mewajibkan foto KTP fisik.
https://twitter.com/diva105105/status/1698677369253527605?s=20
Hal berikutnya adalah ketika masa berlaku kartu debit Mandiri saya habis, saya pergi ke bank hanya berbekal KTP Digital dan buku tabungan untuk mengurusnya. Saat saya tanyakan, ternyata Bank Mandiri tidak menerima KTP Digital karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah. Sungguh aneh setelah berbulan-bulan pelaksanaannya, bank milik pemerintah pun belum mengakui KTP Digital.
Akhirnya, dengan berat hati, saya kembali ke proses birokrasi yang sudah saya tinggalkan, melapor ke kantor polisi untuk mendapatkan surat kehilangan yang diketik dengan mesin tik dan menunggu selama tiga minggu untuk mendapatkan KTP fisik dari kelurahan. Kemudian saya membawa salinan biodata saya dari kelurahan ke bank untuk mendapatkan kartu ATM baru—sebuah ironi di tengah hiruk-pikuk digitalisasi. Untungnya saya sudah mengambil cuti 1 hari kerja untuk mengurus semua ini.